Anggaran Kementerian PU 2025 Disunat Hingga Rp 81 T, Begini Dampaknya Bagi Masyarakat
--
Mapelku.comAnggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun 2025 dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun, dari pagu awal Rp 110,95 triliun. Pemangkasan ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa sisa anggaran Kementerian PU untuk tahun 2025 kini tinggal Rp 29,57 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% dari anggaran awal terkena dampak efisiensi.
Baca juga: Sinopsis Dirty Angels Tayang Bioskop Januari 2025, Tentara Wanita Saingan John Wick
Dody mengatakan, “Pagu alokasi anggaran Kementerian PU tahun 2025 sebesar Rp 110,95 triliun, dan harus melakukan efisiensi sebesar Rp 81,38 triliun. Beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur fisik dan kegiatan yang tidak menjadi prioritas telah kami batalkan.” Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, pada 6 Februari 2025.
Dalam situasi ini, Dody berencana untuk meminta tambahan anggaran agar proyek-proyek pembangunan prioritas yang telah direncanakan tidak terganggu. Meski tidak merinci jumlah tambahan yang akan diminta, ia berharap jumlahnya bisa besar. “Iya (minta tambah), kalau bisa Rp 1.000 triliun, kenapa tidak?” katanya dengan nada bercanda usai rapat.
Dody juga akan mengusulkan agar anggaran Kementerian PU yang sebelumnya diblokir segera dibuka. Salah satu dampak dari pemblokiran ini adalah alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan jalan akses.
Meski anggarannya dipangkas hingga 80%, Dody tidak merasa tertekan. Ia menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada kendala yang berarti bagi Kementerian PU dalam menjalankan tugasnya. “Biasa saja (tidak pusing atau tertekan karena pemotongan anggaran). Dulu kita gemuk, sekarang disuruh langsing. Ya kita harus langsing,” katanya.
Baca juga: Sinopsis Film Horor Racun Sangga, Ungkap Kebenaran Ilmu Santet yang Bisa Membuat Hidup Sengsara
Baca juga: Ada 3 Ribu Lebih Warga Kota Bandung Belum Mendapatkan KTP, Akibat Birokrasi Berbelit?
Dody menegaskan akan berusaha memaksimalkan sumber daya yang ada. Jika upaya tersebut belum memenuhi tuntutan dan target dari pemerintah, maka ia akan meminta tambahan anggaran. “Saya adalah orang yang terbiasa melakukan sesuatu dengan apa yang saya miliki. Saya maksimalkan, dan kalau saya sudah maksimalkan, tinggal bilang, Pak Presiden, saya sudah maksimalkan, beri saya tambahan,” ujarnya.
Baca juga: Toleransi Antar Umat Beragama, Pj Bupati Landak Hadiri Malam Natal di GKTI Ngabang
Dengan adanya pemangkasan anggaran ini, Kementerian PU diharapkan dapat lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada, meskipun tetap ada tantangan dalam menjalankan proyek-proyek yang telah direncanakan.
